02 August 2017
Jovita Irawati - “Sudah Waktunya Meneliti Kembali Regulasi Kesehatan di Indonesia”

 

 

Himbauan untuk meneliti kembali regulasi perundangan-undangan di bidang kesehatan di Indonesia disampaikan Jovita Irawati saat sidang promosi Doktor Ilmu Hukum yang berlangsung di kampus Univesritas Pelita Harapan (UPH) pada tanggal 20 Februari 2016.

 

 

Dalam disertasi yang ditulis Jovita Irawati, berjudul ‘Disharmoni Peraturan Perundang-undangan di Bidang Kesehatan dan Implikasi Hukumnya Terhadap Praktik Medik dan Eksistensi Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia’, ia mengungkapkan penyebab kasus-kasus pelayanan kesehatan yang merugikan pasien ataupun dokter yang kerap terjadi disebabkan karena adanya ketidakharmonisan regulasi di bidang kesehatan. Secara substantif, peraturan perundang-undangan masih mengandung inkonsistensi norma pengaturan, khususnya dalam hal hak pasien. Jovita memandang hal ini penting untuk memberikan kenyamanan bekerja dan kepastian hukum baik bagi konsumen maupun dokter.

 

 

Dr. Jovita Irawati, yang menjabat sebagai Direktur Administrasi di RS Pluit, Jakarta, mengungkapkan motivasinya untuk melanjutkan studi ke jenjang doktoral didorong keinginan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di institusi rumah sakit, dimana ia bekerja.  Alhasil, Jovita Irawati lulus dengan prestasi tertinggi, dan terpilih sebagai wisudawan terbaik dari seluruh strata pada Wisuda XXX UPH tahun 2016 lalu.

 

 

Ia mengkaji ketidakselarasan definisi hak pasien dalam empat undang-undang, yakni UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU 36/2009 tentang Kesehatan, UU 44/2009 tentang Rumah Sakit dan UU 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan.


"Saya rasa memang sudah waktunya untuk meneliti kembali regulasi kesehatan di Indonesia ini, agar memberikan keadilan hukum bagi masyarakat sebagai pengguna layanan kesehatan, maupun rumah sakit dan dokter selaku penyelenggara layanan kesehatan," katanya.

 

Tekadnya tidak berhenti sampai studinya selesai. Jovita melanjutkan hasil disertasinya kepada pihak terkait seperti MPR untuk dapat menjadi masukan dalam mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan. Usulan tersebut disambut positif oleh Oesman Sapta Odang, Wakil Ketua MPR RI, yang turut hadir pada  sidang terbuka promosi Doktor Ilmu Hukum  Jovita.

 

 

Pemikiran dalam disertasinya juga akan disosialisasikan kepada masyarakat dalam bentuk buku yang akan diterbitkan. Sementara di lingkungan rumah sakit, tempatnya bekerja, ia juga sudah melakukan berbagai perbaikan dalam memberikan pemahaman tentang hubungan antara pasien, dokter dan rumah sakit.

 

Bagi Jovita apa yang didapatkan melalui pendidikan, yang ditempuh selama 2 tahun, sangat berharga.

“Melalui pendidikan kita bisa mendapat banyak hal, seperti wawasan, pengetahuan dan relasi. Ini penting untuk pengembangan karier. Kalau tidak diupgrade, akan ketinggalan. Selama ada kesempatan, jangan disia-siakan,” ungkapnya.

 

 

Dalam memilih institusi pendidikan, Jovita juga sangat memperhatikan kualitas akademik dan profesionalitas institusinya.

 

“Selain mengutamakan kualitas akademik, profesionalitas dan komitmen para dosen sangat penting, sehingga mahasiswa dapat lulus dengan prestasi baik dan tepat waktu. Begitu juga  fasilitas dan lokasi yang strategis. Tidak kalah penting, dukungan staff administrasi harus proaktif, agar dapat membantu mahasiswa eksekutif yang sibuk seperti saya. Ini semua saya dapatkan di Program Doktor Hukum UPH,” katanya dengan bangga. (rh)

 

Dr. Jovita  Irawati

Direktur Administrasi RS Pluit

Alumni Doktor Ilmu Hukum

Wisudawan Terbaik Wisuda UPH XXX